Langganan Spotify dan Netflix Anda Bisa Menjadi Lebih Mahal — Inilah Alasannya

Kesepakatan yang Membangun Ekonomi Digital

Untuk memahami signifikansinya, pertimbangkan dampak dari moratorium tersebut. Sejak tahun 1998, anggota WTO sepakat secara bulat bahwa negara-negara tidak akan mengenakan bea cukai atas transmisi elektronik. Intinya, tidak ada tarif untuk streaming, mengunduh, atau membeli konten digital lintas batas. Aturan tunggal ini, yang diperbarui setiap dua tahun, menjadi tulang punggung tak terlihat dari ekonomi digital senilai triliunan dolar.

Perusahaan seperti Spotify, Netflix, Apple, dan tak terhitung banyaknya pengembang perangkat lunak membangun bisnis global berdasarkan asumsi bahwa sebuah byte yang melintasi batas negara tidak akan diperlakukan sebagai barang fisik. Namun, asumsi ini tidak bisa lagi dianggap remeh.

Disrupsi Terencana Brasil

Brasil telah menjadi pengganggu utama, dan saya ingin bersikap tepat mengenai karakterisasi itu. Posisi Brasília tidaklah tidak rasional — negara-negara berkembang telah lama berargumen bahwa moratorium tersebut secara tidak proporsional menguntungkan negara-negara pengekspor teknologi kaya sambil mencegah negara-negara berkembang memungut pajak dari aliran pendapatan yang terus berkembang. Brasil telah bersikap tegas: mereka tidak akan memperpanjang moratorium selama empat tahun lagi, titik.

Frustrasi di antara para negosiator yang telah saya ajak bicara sangat terasa. Salah satu delegasi Jenewa, yang berbicara secara tidak resmi, menggambarkan kebuntuan dengan Brasil sebagai "usaha memaku kabut ke dinding." Setiap draf kompromi ditolak. Setiap upaya mediasi macet. Ketika Kamerun gagal menjadi tuan rumah pertemuan menteri, ada keyakinan nyata bahwa Jenewa akan menyelamatkan sesuatu. Namun, itu tidak terjadi.

Penolakan Brasil untuk memperbarui menciptakan kekosongan hukum: setiap anggota WTO sekarang secara teknis bebas untuk memberlakukan bea masuk atas produk digital — mulai dari aliran musik hingga perangkat lunak perusahaan — tanpa melanggar aturan WTO, sambil menunggu proses penyelesaian sengketa lebih lanjut.

Sembilan Belas Negara Menentukan Jalannya Sendiri

Sembilan belas negara, termasuk AS, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Australia, meluncurkan pakta plurilateral pada 8 Mei 2026, untuk mempertahankan perlakuan bebas bea atas transmisi elektronik di antara anggota mereka.

Koalisi tersebut, yang mencakup 14 negara lain, mengungkapkan kekecewaan atas kegagalan multilateral tetapi bertekad untuk menawarkan prediktabilitas dan kepastian bagi bisnis dan konsumen tanpa adanya kesepakatan WTO yang lebih luas. Duta Besar AS untuk WTO Joseph Barloon menekankan kesiapan Washington untuk bertindak tanpa harus menunggu semua 166 anggota WTO menyelaraskan diri pada solusi yang masuk akal.

Sementara jalur plurilateral mempertahankan status quo untuk ekonomi digital terbesar di dunia dan mitra dagang mereka, jalur ini juga secara formal membagi aturan yang mengatur perdagangan digital, menciptakan sistem dua tingkat di mana beberapa negara bermain dengan satu set aturan dan yang lain bebas bereksperimen dengan tarif. Pendekatan ini bukanlah hal yang stabil, melainkan fragmentasi yang dikelola.